Keabsahan Anggota DPRD Kota Tegal Disoal

Posted: 11 September 2011 in Politik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal didesak merevisisuratpenetapan anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014, pasalnya keabsahansurattersebut dinilai cacat hukum. Sebab dasar terbitannyasurat, yakni berasal dari DPC PKB sesuai keputusan PN Tegal terbukti terjadi pemalsuan tanda tangan. Bahkan secara resmi Edi Friono Calon Anggota Legisltaif (Caleg) PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Tegal Barat telah melayangkansuratkepada KPU, terkait hal tersebut.

Dalam suratnya, Edi Friono, meminta agar dirinya dipulihkan kedudukannya sebagai Caleg DPRD Kota Tegal dari Dapil 3 Kecamatan Tegal Barat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014. Pasalnya, sesuai hasil Pemilu 2009 dirinya mendapat suara terbanyak di PKB Dapil 3. Penggantian Caleg terpilih, dari PKB dari Heri Kuntoro digantikan dirinya. Hal ini berdasarkan putusan PN Tegal, yang memutuskan terjadinya pemalsuan tanda tangan. Dengan putusan tersebut,suratpenetapan anggota DPRD Kota Tegal tidak sah.

Selain melayangkansurat, permintaan KPU Kota Tegal untuk memulihkan kedudukannya menjadikan anggota DPRD Kota Tegal menggantikan posisis Heri Kuntoro. Edi Friono juga melampirkan copy amar putusan PN Tegal, tentang kasus pemalsuan tanda tangan DPC PKB Kota Tegal H Rohmani SPd, yang menyeret mantan Ketua DPC PKB Tri Wibowo (Bowo Neon, red) menjadi tersangka dan terdakwa, dan telah diputus majelis hakim dengan hukuman percobaan.

Menanggapi surat dari Edi Friono, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko SH, membenarkan adanya surat dari Edi Friono, yang meminta kedudukan dirinya menjadi anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014. Saat ini KPU sedang mempelajarisurattersebut, untuk melakukan langkah lebih lanjut. Karena ini masalah yang serius, terkait keabsahan anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014.

“Selain mempelajari masalah ini ditingkat internal, kami juga akan melaporkan masalah ini ke KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk laporannya kami sedang dalam proses penyusunanan. Sehingga kami akan tetap menunggu jawaban dari KPU Provinsi Jateng, atas masalah ini,” tuturnya.

Sedangkan saat ditanya soal rencana DPC PKB mengajukan PAW dua anggota Fraksi PKB DPRD. Agus menegaskan, sampai saat ini belum mengetahui soal rencana PAW, karena belum adasuratmasuk ke KPU. Kalau adasuratmasuk, pihaknya akan memproses dengan melakukan verfikasi atas data calon pengganti. Soal PAW itu kewenangan Partai Politik (Parpol) pengusung, bukan KPU.

“Tugas kami hanya verfikasi calon pengganti, soal usulan itu keweangan Parpol pengusung. Sedangkan penetapan PAW, yakni lembaga DPRD,” tegas Agus.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s