Kerja Tim Anggaran Pemkot Tegal Lamban

Posted: 11 September 2011 in Politik

TEGAL, METROPOLISPOS – Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Tegal menyoroti kelambanan kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena sampai saat ini nota kesepakatan (MoU) pimpinan DPRD dan Walikota atas persetujuan Kebijakan Umum Anggaran – Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS APBD) murni tahun 2012 belum ada. Padahal KUA-PPAS APBD murni 2012 telah dibahas bersama-sama, dan disetujuai sejak bulan Juli 2011 lalu.

Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH, Selasa (6/9), mengatakan, sesuai hasi, rapat internal Badan Anggaran (Banang) DPRD yang dilaksanakan hari ini (selasa, red), Banang juga menyoroti belum terimanya nota kesepakatan (MoU) antara pimpinan DPRD dengan Walikota atas pembahasan KUA-PPAS tahun 2012. Padahal persetujuan KUA-PPAS tahun 2012 sudah dibahas bersama-sama, dan telah disetujui sejak bulan Juli 2011. Seharusnya sesuai ketentuan, 3 hari setelah diterima Pemkot mengeluarkan nota kesepakatan DPRD dengan Pemkot.

“Atas hal ini, kami menilai kerja TAPD sangat lambat, sehingga meminta kepada Walikota untuk segera melakukan evaluasi terhadap TAPD. Hal ini penting, karena mengingat saat ini sudah memasuki akhir minggu pertama bulan September 2011,” kata edy.

Selain itu, menurut Edy, hasil rapat internal Banang, juga menyikapai pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2011. Banang akan mempertanyakan terkait dengan kebijakan ubahan anggaran secara makro, baik mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Sebab dari segi pendapatan, ditargetkan dalam perubahan APBD akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementra  Rp 11,026 miliar, dari sebelumnya Rp 94 miliar.

Dijelaskan Edy, jika dilihat total PAD yang direncanakan Rp 105 miliar, dibandingkan dengan tahun 2010 dengan realisasi PAD sebesar Rp 101 miliar, maka peningkatan PAD tahun 2011 hanya Rp 4 miliar. Hal ini dirasakan Banang, Pemkot belum optimal dalam peningkatan PAD. Padah itu perlu, karena anggaran belanja yang meningat tajam.

Ditambahkan Edy, dari segi belanja daerah, belanja tidak langsung (sebagian besar gaji pegawai, red) naik sebesar Rp 49 miliar. Sebelumnya dalam APBD murni tahun 2011, belanja tidak langsung sebesar Rp Rp 264 miliar, pada perubahan APBD naik menjadi Rp 314 miliar. Kenaikan Rp 49 miliar, digunakan untuk gaji PNS, TPP guru, dan tunjangan profesi guru (sertifikasi guru) sebesar Rp 38 miliar. Sisanya untuk hibah dan belanja sosial, sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan nelanja langsung, mengalami kenaikan Rp 42 miliar, dari anggaran murni 2011 sebesar Rp 253 miliar menjadi Rp 295 miliar. Sehingga defisit anggaran APBD 2011 dari Rp 77 miliar, dalam perubahan menjadi Rp 93 miliar.

“Dari komposisi struktur APBD yang demiikian, besaran pendapatan daerah tak sebanding dengan besaran belanja daerah. Maka kami akan mengevaluasi terkait dengan pendapatan daerah, untuk dilakukan optimalisasi pendapatan daerah dan evaluasi terkait anggaran belanja barang dan jasa,” tandas Edy.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s