Sidang Lanjutan Bupati Tegal

Posted: 15 September 2011 in Hukum dan Kriminal

Saksi kasus Jalingkos dimintai keterangan hakim tipikor Semarang.

SEMARANG– Pengalihan beban tetap Rp 8 Milyar (M) menjadi pengisian kas atau beban sementara. Untuk pengadaan tanah menjadi tanggung jawab pengguna anggaran. Karena yang mengajukan permohonan tersebut adalah pengguna anggaran. Dalam hal ini adalah Sekda yang pada waktu itu dijabat oleh H Moh Heri Soelistiywan SH Mhum.

Hal itu terungkap saat sidang lanjutan kasus pidana korupsi Jalur Lingkar Kota Slawi (jalingkos) yang didakwakan terhadap H Agus Riyanto SSos MM, Selasa (13/9) di Pengadilan Negeri TipikorSemarang.

Sidang lanjutan dengan agenda meminta keterangan saksi dari tiga orang, yakni Hartanto, Nani Lestrai dan Suparto, terlihat sangat terharu. Karena salah satu dari ketiga saksi tersebut, Suparto, menangis ketika ditanya terkait rekannya yang pernah menjadi saksi juga pada kasus Jalingkos dengan terdakwa Edy Prayitno, yakni Cahyono yang sekarang sudah meninggal dunia.

Dari keterangan kedua saksi, yakni Hartanto dan Nani Lestari menjelaskan tentang penggunaan anggaran dari beban tetap menjadi pengisian kas atau beban sementara, yakni karena ada ajuan dari pengguna anggaran yakni Sekda, yang pada ssaat itu dijabat Heri Soelitiyawan dan sekarang menjadi wakil Bupati tegal.

Menurut Hartanto, yang pada tahun 2006 menjadi kepala BPKAD, anggaran APBD yang direncanakan untuk jalur Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) sebesar Rp 15 Milyar (M). Dana diajukan dari pengguna anggaran kepada BPKAD, sebesar Rp 8 M untuk keperluan pengadaan tanah di tiga kecamatan dan dirubah dari pembayaran beban tetap menjadi pengisian. Sementara tahun 2007 tidak diambil. Hal ini karena beban tetap misalkan dicairkan harus menyiapkan SPJ dahulu. Sementara kalau pengisian kas, langsung disalurkan dari kas daerah diberikan melalui rekening pemegang kas, yakni Cahyono

Pertanyaan dari pengacara terdakwa kepada Hartanto, terkait  klarifikasi yang dilakukan pemkab dengan bank jateng, dirinya mengaku tidak mengikutinya.

Saksi kedua, Nani Lestari yang pada saat tahun 2006 menjadi Kabag Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tegal memberikan keterangan yang sama dengan Hartanto, kaitabnya dengan pengalihan anggaran beban tetap menjadi pengisian kas. Namun, dirinya yang pada saat itu melakukan kinerja sesuai dengan tupoksinya, yakni menguji kebenaran SPP yang disiapkan dari pengguna anggaran, dengan dilampiri bebepara hal yang bekaitan dengan pengajuan.

Menurutnya, pada tahun 2006, ia meneliti ajuan anggaran sebesar Rp 8 milyar, yang diberikan dari kas daerah dimasukkan ke rekening pemegang kas, yaitu Cahyono. Sementara pada tahun 2007 untuk pengadaan tanah di Desa Dukuhsalam, juga telah diajukan dan direalisasikan sebesar Rp 4 milyar lebih. Kaitan dengan res area Margasari itu tidak masuk dalam anggaran Jalingkos.

Hartanto dan Nani tidak menemukan atau tidak melihat ada kejanggalan terkait penggunaan anggaran Lalingkos yang sebesar Rp 8 M tersebut. Sementara, saksi ketiga, Suparto, bendahara pengeluaran pembantu tugasnya mempertanggung jawabkan bukti-bukti yang telah ditandatangani oleh para pemilik tanah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2006 direalisasikan Rp 8 M, tahun 2007, Rp 4 Milyar lebih, untuk Desa Harjosari, Kendalserut, dan Desa Dukuhsalam, sisa masih ada di Kasda.

Ia membayarkan dilimadesa, yakni, Desa Trayeman, Procot, Curug, Kagok, Penusupan, Total Rp 5 Milyar lebih. Khusus untuk Dukuhsalam dirinya tidak membayarkan. Ia mengaku pada saat itu, Budi Haryono memberikan konsep kepadanya yang sudah dibayarkan untuk Desa Dukuhsalam, yang diberikan tanggal 31 Desembar 2006, di kantor bagian keagrariaan. Setelah tiga hari kemudian, sudah ada tandatangan pemilik tanah, maka dirinya langsung meng-SPJ-kan.

Ia mangaku tidak pernah meminta berita acara atau tandatangan kepada petani atau pemilik tanah di Desa Dukuhsalam.  “Coba tanyakan saja kepada Pak Budi,” katanya saat menjawab pertanyaan dari pengacara terdakwa.

Sebagai pemegang kas pembantu, lanjut Suparto, pernah mengambil dari pemegang kas (Cahyono) Rp 1 miliar. Hal itu karena diperintah oleh budi haryono untuk dimasukan ke rekeningnya Rp 40 juta, diambil oleh Budi, lalu diberikan kwitansi Rp 500 juta rupiah. Sisanya Rp 200 juta masuk ke rekeningnya (Suprapto).

Dari saksi yang direncanakan lima orang, yakni Hartanto, Nani Lestari, Suprapto, dan dua orang dari bank Jateng yakni Sugianto dan pimpinan bank Jateng lainnya. Hanya tiga saksi yang menjadi saksi. Hal itu karena salah satu hakim sedang sakit, dan ruangannya akan dipakai. Sementara sidang akan dilanjutkan pada hari Senin (19/9), yang rencanya akan dihadirkan tiga orang saksi, yakni Edy Prayitno, Moh Budi Haryono, dan Aryani Wulandari.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s