Pansus DPRD Kota Tegal Temukan Alih Fungsi Lahan

Posted: 16 September 2011 in Politik

HASIL verifikasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD, terkait masalah lahan pertanian di beberapa titik. Ternyata ada temuan alih fungsi lahan di Jalan Sipelem, dari lahan pertanian jadi perumahan. Sedangkan tim Pokja Pemkot Tegal yang mendampingi Pansus, mengaku belum mengetahui proses perijinannya.

Ketua Pansus V DPRD Abdullah Sungkar SE ST, saat dikonfirmasi di sela-sela pelaksanaan verifikasi lapangan, Kamis (15/9) kemarin mengatakan, dari data yang ada, di Kecamatan Tegal Barat tinggal 20 hektare lahan pertanian. Terbagi bagian barat seluas 5 hektare, bagian timur 15 hektare. Namun dari hasil verifikasi, ada temuan fungsi perubahan lahan untuk perumahan, yang terletak di Jalan Sipelem.

“Waktu dikonfirmasi ke Pokja Pemkot, mereka belum mengetahui proses perijinan pengalihan lahan dengan luas lahan sekitar 5 hektare. Kami minta tim Pokja Pemkot berkoordinasi dengan bagian perijinan. Karena di daerah tersebut sudah ada aktivitas pengurukan. Untuk itu, agar tidak ada masalah, perlu ada klarifikasi lebih awal.”

Dijelaskan Sungkar, untuk Kecamatan Tegal Barat, sawah produktif banyak berkurang. Sebab masuknya air laut dan dampak perubahan fungsi lahan. Memang kalau sesuai draf RTRW, yang tertera dalam draf Raperda, desain tata ruang untuk sawah lestari ada di Kecamatan Margadana dan Tegal Selatan.

“Untuk itu kami melakukan validasi sistem irigasi perairan sawah, bangunan sadap yang membagi aliran sistem drainase. Baik yang ada di Langon, Kelurahan Bandung, dan Kelurahan Pesurungan Lor, yang berasal dari Bendung Pesayangan maupun saluran skunder Lemah Duwur ternyata semuanya masih berfungsi. Sehingga dapat mempertahankan Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana untuk sawah lestari,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, hasil verifikasi lapangan, maka pihaknya menemukan perubahan radikal ada di Muaranyar Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Awalnya daerah tersebut tambak, tapi dalam desaian jadi kawasan pemukiman dan konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai hari ini (Kamis), pihkanya telah melakukan verfikasi di 3 kecamatan, terakhir di Tegal Timur.

Ketika ditanya tentang perubahan fungsi dalam draf Raperda RTRW, Sungkar menegaskan, sampai saat ini Pansus V belum menunjuk secara spesifik, perubahan-perubahan peruntukan ruang. Karena Pansus belum memperoleh matrik perubahan Perda, yakni dari Perda Nomor 2 Tahun 2004 ke Raperda RTRW 2011-2030. Selain itu, Pansus juga belum mendapat peta superposisi dari zonasi lama ke zonasi baru. “Karena pola RTRW sudah disetujui propinsi maupun pusat. Maka ruang tersisa bagi kami melakukan validasi eksisting di lapangan, dan perubahan yang dirancang. Jika ada hal-hal tidak valid, kami bakal menolak perubahan tersebut.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s