Reklame Kota Tegal Kurang Tertata

Posted: 18 September 2011 in Serba-serbi

MENYIKAPI kesemrawutan reklame di Kota Tegal, sejumlah anggota DPRD meminta Pemkot Tegal bertindak tegas. Apalagi sesuai laporan yang masuk, diduga ada oknum bermain untuk kepentingan pribadi terkait masalah reklame. Sebab sampai saat ini masalah perijinan, pembayaran, pemasangan maupun penataan reklame masih semrawut.

Menurut Rofi’i Ali, kesemrawutan yang terjadi karena mekanisme perijinan tidak dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang ada. Selain itu, koordinasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tak berjalan sebagaiman mestinya. Sehingga tidak semua reklame terpasang mendapat ijin BPPT, namun hasil penertiban Satpol PP ternyata mereka memiliki bukti pembayaran pajak. “Karena masalah ini, Satpol PP sebagai SKPD yang bertugas melakukan penegakan perda kebingungan. Kami minta supaya masalah itu tak berlarut-larut.”

Rofi’i menegaskan, selama ini apabila dilakukan penertiban pemasang reklame sering protes. Karena mereka mengaku membayar ke DPPKAD. Padahal seharusnya sesuai mekanisme terlebih dulu harus mengurus perijinan ke BPPT. Ke depan, antara BPPT dan DPPKAD harus berkoordinasi, atas pengeluaran ijin reklame. Bukan jalan sendiri-sendiri, karena itu mempermudah terjadinya bocornya pendapatan. “Kami minta Pemkot harus tegas menyikapi masalah tersebut. Sebab tanpa ada oknum yang bermain, masalah itu tak  mungkin terjadi,” tuturnya.

Ditambahkan, pihaknya prihatin dengan maraknya iklan bernuansa pornografi dalam bentuk pamflet maupun liflet, yang akhir-akhir ini masih marak terjadi di Kota Tegal. Pasalnya, iklan tersebut terpasang di setiap sudut kota. Terkesan dibiarkan, sehingga Kota Tegal seakan-akan menjadi kota kumuh. “Karena sudah keterlaluan, kami minta Pemkot melakukan tindakan. Disamping membersihkan iklan porno erse but, Pemkot harus menindak pelakunya.”

Sementara Ketua DPRD H Edi Suripno SH mengungkapkan, sesuai data yang ada untuk reklame tahun 2010 hanya terealisasi Rp1,6 miliar. Padahal seharusnya potensinya lebih dari jumlah tersebut. Hal itu terjadi karena Pemkot belum optimal dalam penggalian potensi pendapatan daerah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s