Archive for the ‘Birokrasi’ Category

E-KTP Tidak Dipungut Biaya

Posted: 16 September 2011 in Birokrasi

Pembuatan E-KTP di KecamatanTamansudah dimulai Kamis (15/9). Masyarakat wilayah kecamatanTamansangat mendukung  adanya perubahan KTP regional menjadi KTP elektronik (Nasional). Terbukti warga setempat antre.

 

“Kami sudah menjalankan E-KTP yang dimulai sejak Kamis (15/9) dan masyarakatnya sangat antusias,” ungkap Camat Taman Hery Waluyo, SIP saat meninjau ruang pembuatan E-KTP di Kantor KecamatanTamankepada Radar.
Ia menambahkan informasinya. Menurut rencana Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ST, Jumat (16/9) akan membuat E-KTP sekaligus meninjau pelaksanaan jalannya kegiatan E-KTP secara serempak di seluruh Kabupaten Pemalang.

“Beliau berpenduduk Kelurahan Wanarejan Selatan,” ujarnya.
Koordinator Operator E-KTP Rokhani ketika ditemui Radar mengatakan, pihaknya sudah menjalankan kegiatan E-KTP.

“Kegiatan E-KTP bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Taman dimulai Kamis legi (15/9), lihat saja masyarakat sangat antusias,” kata dia sambil memperlihatkan masyarakat yang menunggu giliran pemanggilan pemotretan.

Dikatakan, disamping masyarakat umum juga untuk perangkat desa, anggota TNI, Polri, PNS diupayakan lebih awal. Disamping sebagai percontohan bagi masyarakat juga khusus untuk perangkat desa dan Kades/Kalur agar pekerjaan untuk kegiatan E-KTP lancar.

“Bagi Kades/Kalur dan Perangkatnya, Anggota TNI, Polri, PNS diupayakan lebih awal agar masyarakat umum bisa mencontoh, sedang khusus untuk Kades/Kalur dan perangkatnya agar dalam pelayanan pembuatan E-KTP lebih lancar,” pintanya.

Ketika ditanya persyaratannya, Rokhani menuturkan pihaknya tidak memungut biaya sepeserpun asal memenuhi persyaratan. “Adapun persyaratan pembuatan E-KTP, membawa undangan pemanggilan, Foto Copy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan MK dan KTP asli,” terangnya mengakhiri

Ketahanan Pangan Jateng Meningkat

Posted: 13 September 2011 in Birokrasi

PANGKAH – Ketahanan pangan wilayah Jawa Tengah tahun 2011, diprediksi bakal meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya surplus beras dan nilai tukar petani (NTP) yang juga mengalami peningkatan.

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo melalui Kepala Badan Koodinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Jateng, Ir Sukarno MP mengatakan, meningkatnya produksi beras di wilayah kerjanya, merupakan salah faktor peningkatan ketahanan pangan. Tahun 2009, surplus beras di Jawa Tengah, mencapai 2,6 juta ton. Kemudian di tahun berikutnya (2010, red), produksi beras meningkat menjadi 2,9 juta ton. Bahkan kala itu, mampu memberi kontribusi untuk menopang ketahanan pangan nasional sebesar 16 persen.

Sementara tahun 2011, terhitung sejak Januari hingga Juli, surplus beras Jawa Tengah sudah mencapai 2,965 juta ton. “Padahal target 2011, hanya 3,167 juta ton. Dengan begitu, surplus beras bakal meningkat. Dan ketahanan pangan juga terjaga,” kata Sukarno dalam acara kunjungan kerja Mentri Pertanian Dr Ir H Suswono MMA, di Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Jumat kemarin.

Seiring dengan meningkatnya surplus beras, lanjut dia, NTP juga mengalami peningkatan pula. Terbukti, tahun 2009, meski NTP sebesar 100,03, namun masih di atas angka NTP nasional, yakni 98,58. Pada 2010, NTP Jawa Tengah sebesar 103,12 atau naik 3,09 persen. Sedangkan tahun 2011, terhitung sejak bulan Agustus, NTP bertambah menjadi 105,86 persen. Angka itu menurutnya, sudah melebihi target akhir tahun, yaitu sebesar 103,3. “Dengan kondisi surplus beras dan meningkatnya NTP, akan semakin memperkuat ketahanan pangan Jawa Tengah,” jelasnya.

Menurut dia, tahun 2009, peta ketahanan pangan di 30 Kabupaten/Kota di Jateng, menunjukan warna hijau tua yang berarti sangat tahan. Sedangkan 5 kabupaten lainnya, berwarna hijau muda termasuk di Kabupaten Brebes. “Bulan Juli lalu, peta ketahanan pangan sudah berubah. Yakni berwarna hijau muda atau berarti tahan,” kata dia menambahkan.

SAMPAI saat ini jumlah pasti perubahan fungsi wilayah, akibat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal tahun 2011 – 2030 belum diketahui secara pasti. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) V DPRD yang membahas masalah Raperda RTRW, bakal meminta peta superposisi pada Pemkot.

Menurut Ketua Pansus V DPRD Abdullah Sungkar SE ST, usai memimpin rapat dengan tim Pemkot, Senin (12/9) kemarin, untuk mengetahui kongkrit maka Pansus minta peta superposisi matrik perubahan dari Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang RTRW 2004 – 2014, dengan draf Raperda RTRW 2011 – 2030. “Kami akan bekerja dengan peta usulan Pemkot, dan membandingkan kondisi eksisting di lokasi. Karena itu, sebelum pembahasan kami segera melakukan tinjauan lapangan.”

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Pansus akan bekerja marathon. Bahkan sesuai jadual yang ditetapkan, antara lain tanggal 12 September 2011 paparan tim Pemkot, Selasa (13/9) tinjauan lapangan diteruskan rapat kerja Pansus, Rabu (14/9) tinjauan lapangan dilanjutkan rapat kerja Pansus V, dan Kamis (15/9) diteruskan tinjauan lapangan.

“Kami juga akan menggelar public hearing, dalam kegiatan tersebut meminta Pemkot memaparkan soal RTRW pada masyarakat. Sehingga ada persamaan persepsi antara Pansus dengan masyarakat. Usulan dan masukan dilakukan di awal sebelum membahas pasal-pasal raperda. Dengan tujuan masukan masyarakat secara teknis memungkinkan bisa terakomodir dalam Perda,” imbuh Sungkar.

Kalau memungkinkan, tandasnya, usulan masyarakat memang penting dan diperlukan maka dapat diakomodir, untuk masuk dalam draf raperda. “Pemkot supaya segera menyusun perda rencana detail tata ruang kota, setelah Raperda RTRW ditetapkan jadi Perda. Perda detail tata ruang ini harus jeli, mengatur teknis dan menyangkut bagian kota,” tuturnya seraya menjelaskan, pengaturan teknis RTRW dengan Perda, bukan Perwal merupakan amanah UU. Sehingga Pemkot harus menyiapkan Raperda detail tata ruang, setelah Perda RTRW ditetapkan.

Pemkot Seriusi Masalah SPAM

Posted: 12 September 2011 in Birokrasi

AKHIR-AKHIR ini banyak keluhan warga tentang penyediaan aliran air bersih diKotaTegal, khususnya masalah ketersediaan maupun kualitas. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal konsen dan serius menangani persoalan tersebut.

Wali Kota Tegal H Ikmal Jaya SE Ak beserta SKPD terkait, dan Plt Dirut PDAM Ngatiri, berkunjung ke Pendopo Kabupaten Tegal, Rabu (7/9) kemarin. Tujuannya membahas masalah pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih untuk tiga daerah, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal.

Ikmal mengatakan, sesuai perintah gubernur maka pemerintah tiga daerah bisa berkoordinasi. Khususnya dalam hal memfasilitasi pembebasan tanah. Dia berharap, pembangunan jaringan tersebut berjalan lancar, dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Tegal.

Dalam kesempatan sama, Plt Dirut PDAM Ngatiri menuturkan, permasalahan yang muncul dalam pembangunan jaringan air bersih soal pembebasan tanah. Harga yang ditawarkan warga terlalu tinggi. “Contohnya pembebasan tanah untuk Bak Pelepasan Tekanan (BPT) yang membutuhkan lahan 25 M2. Masyarakat meminta seluruh bidang tanahnya diganti rugi, jadi bukan hanya lahan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Namun demikian, Ngatiri optimis mampu menuntaskan pembebasan tanah itu. Seperti yang disampaikan Kabag Admnistrasi Keuangan PDAM Kabupaten Tegal, Krisna Wijayanti. Dari 7 BPT yang direncanakan sudah ada 5 BPT yang dibangun. Sekarang tinggal 2 BPT yang masih terkendala harga tanah. “Pembebasan kedua BPT ini akan segera dikoordinasikan. Karena dana dari pusat tidak turun, jika permasalahan pembebasan tanah belum terselesaikan.”

Lebih lanjut Ngatiri menegaskan, reservoir pembagi di Yamansari, untuk tahap pertama yang direncanakan 2012 adalah 250 liter per detik. Itu dibagi untuk tiga daerah. Kota Tegal dalam tahap ini mendapat 80 liter per detik. “Dari 80 ltr per detik ini akan mengalirkan 40 liter per detik untuk pelanggan baru atau jaringan baru, dan debit 40 liter per detik. Sisanya dialirkan untuk daerah yang terpasang dan kekurangan debit atau permintaan airnya tinggi,” papar Ngatiri lagi.

Nantinya sampai akhir 2014, dari reservoir pembagi di Yamansari, Kota Tegal akan mendapat debit air 200 liter per detik, atau sekitar 30,8 persen. PDAM Brebes 200 liter per detik, dan Slawi 250 liter per detik. Dengan debit 200 liter per detik ini, PDAM Kota Tegal bisa melayani 22.000 pelanggan.

Tapi PDAM hanya menargetkan 16.000 pelanggan. Sebab, debit air tersebut sengaja tidak dimaksimalkan agar sisa debit bisa menjaga aliran air tetap lancar. Sejauh ini PDAM telah mempersiapkan penambahan debit air tersebut. Yakni sudah terpasangnya 120 km jalur perpipaan. Dan tahun ini akan membangun 6 km untuk jaringan baru di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan.

Menurutnya, untuk jaringan pipa baru di kedua Kecamatan tersebut dibutuhkan 15 km jaringan dengan anggaran Rp9 miliar. Jika dengan penambahan debit air tersebut, maka PDAM sudah 72 persen memenuhi kebutuhan pelanggan.

SBY Borong Bawang Brebes

Posted: 10 September 2011 in Birokrasi

BREBES, METROPOLISPOS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono memborong bawang merah petani di Desa Sisalam Kecamatan Wansari Kabupaten Brebes, Jumat (26/8). Presiden menghargai sebanyak 2 ton bawang merah dengan harga Rp 15 juta. Hal itu terjadi saat rombongan Presiden melakukan safari Ramadan hari kelimanya ini. Di tempat yang sama, Presiden juga memanen bawang merah bersama petani setempat.
Selain bersama isteri tercinta, Presiden didampingi sejumlah anggota kabinetnya, Gubernur Jateng, Bupati Brebes dan pejabat lainnya rela berpanas-panasan di tengah sawah bawang merah. Presiden juga menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah dari salah satu petani bawang merah.
Sambil mengelilingi area persawahan bawang merah, sesekali Presiden menyapa masyarakat. Ia menanyakan informasi soal harga bawang dan pasaran serta produksi. Tak seperti yang terlihat di televisi, komunikasi yang disampaikan Presiden cukup luwes dan membaur. “Pripun kabare, sae sedoyo nggih?,” sapa Presiden kepada petani menggunakan bahasa Jawa.
Menurut SBY, sebagai komoditi unggulan daerah Brebes, bawang merah harus ditingkatkan produksinya. “Saya melihat hambaran bawang merah yang begitu luas. Saya berharap produksi bawang merah juga terus ditingkatkan. Pemerintah, akan membantu mengupayakan agar petani bawang mendapatkan keutungan yang lebih besar dibanding pedagang,” katanya.
Presiden dalam kesempatan itu juga menyerahkan bantuan bagi petani bawang senilai Rp 100 juta. Tampak mendampingi lawatan Presiden ke Kota Bawang Mensesneg Sudi Silalahi, Meteri Pertanian Ir Suswono, Mendiknas Moh Nuh, Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan sejumlah pejabat negara lainnya. Kunjungannya kemarin merupakan hari terakhir dari rangkaian Safari Ramadan yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 26 Agustus 2011. Sebelumnya, Presiden mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Purwokerto serta Bumiayu. Sebelum kembali ke Jakarta, sore harinya, Presiden menyempatkan diri menemui nelayan di Kota Tegal. “Kami mohon ijin untuk melihat langsung saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan di Tegal. Sorenya kembali ke Jakarta,” katanya berpamitan.