Archive for the ‘Politik’ Category

HASIL verifikasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD, terkait masalah lahan pertanian di beberapa titik. Ternyata ada temuan alih fungsi lahan di Jalan Sipelem, dari lahan pertanian jadi perumahan. Sedangkan tim Pokja Pemkot Tegal yang mendampingi Pansus, mengaku belum mengetahui proses perijinannya.

Ketua Pansus V DPRD Abdullah Sungkar SE ST, saat dikonfirmasi di sela-sela pelaksanaan verifikasi lapangan, Kamis (15/9) kemarin mengatakan, dari data yang ada, di Kecamatan Tegal Barat tinggal 20 hektare lahan pertanian. Terbagi bagian barat seluas 5 hektare, bagian timur 15 hektare. Namun dari hasil verifikasi, ada temuan fungsi perubahan lahan untuk perumahan, yang terletak di Jalan Sipelem.

“Waktu dikonfirmasi ke Pokja Pemkot, mereka belum mengetahui proses perijinan pengalihan lahan dengan luas lahan sekitar 5 hektare. Kami minta tim Pokja Pemkot berkoordinasi dengan bagian perijinan. Karena di daerah tersebut sudah ada aktivitas pengurukan. Untuk itu, agar tidak ada masalah, perlu ada klarifikasi lebih awal.”

Dijelaskan Sungkar, untuk Kecamatan Tegal Barat, sawah produktif banyak berkurang. Sebab masuknya air laut dan dampak perubahan fungsi lahan. Memang kalau sesuai draf RTRW, yang tertera dalam draf Raperda, desain tata ruang untuk sawah lestari ada di Kecamatan Margadana dan Tegal Selatan.

“Untuk itu kami melakukan validasi sistem irigasi perairan sawah, bangunan sadap yang membagi aliran sistem drainase. Baik yang ada di Langon, Kelurahan Bandung, dan Kelurahan Pesurungan Lor, yang berasal dari Bendung Pesayangan maupun saluran skunder Lemah Duwur ternyata semuanya masih berfungsi. Sehingga dapat mempertahankan Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana untuk sawah lestari,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, hasil verifikasi lapangan, maka pihaknya menemukan perubahan radikal ada di Muaranyar Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Awalnya daerah tersebut tambak, tapi dalam desaian jadi kawasan pemukiman dan konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai hari ini (Kamis), pihkanya telah melakukan verfikasi di 3 kecamatan, terakhir di Tegal Timur.

Ketika ditanya tentang perubahan fungsi dalam draf Raperda RTRW, Sungkar menegaskan, sampai saat ini Pansus V belum menunjuk secara spesifik, perubahan-perubahan peruntukan ruang. Karena Pansus belum memperoleh matrik perubahan Perda, yakni dari Perda Nomor 2 Tahun 2004 ke Raperda RTRW 2011-2030. Selain itu, Pansus juga belum mendapat peta superposisi dari zonasi lama ke zonasi baru. “Karena pola RTRW sudah disetujui propinsi maupun pusat. Maka ruang tersisa bagi kami melakukan validasi eksisting di lapangan, dan perubahan yang dirancang. Jika ada hal-hal tidak valid, kami bakal menolak perubahan tersebut.”

Iklan

Kesempatan Calon Independen Tertutup

Posted: 13 September 2011 in Politik

BATANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Batang telah memberikan kesempatan kepada Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) mendatang dari jalur independen untuk menyerahkan bukti dukungan. Namun hingga Minggu (11/9) pukul 19.00 belum ada satu pun pasangan yang menyerakan, padahal batas akhir hanya sampai pukul 00.00.
“Hingga hari Sabtu kemarin belum ada satupun pasangan calon independen yang menyerahkan berkas dukungan. Padahal untuk batas penyerahan dukungan tersebut sampai tanggal 11 September, dan pihak KPU sendiri akan tetap menunggu hingga batas akhir yang telah ditentukan yaitu pukul 00.00,” ujar Ketua KPUD Batang Adi Pranoto.
Adi mengatakan jika hingga akhir batas waktu yang telah ditentukan tidak ada calon independen yang mendaftar, maka tidak perlu diadakan verifikasi berkas dukungan. Setelah penerimaan berkas dukungan tersebut, rencananya pada tanggal 12 September berkas tersebut akan diserahkan ke PPS melalui PPK untuk segera dilakukan verifikasi mulai tanggal 13-26 September secara door to door. “Apabila ada yang mendaftar, maka KPUD sesuai jadwal akan langsung menyerahkan data tersebut ke PPS di tingkat Desa/Kelurahan melalui PPK di tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Namun apabila tidak ada, maka tidak perlu ada verifikasi dan hampir bisa dipastikan seluruh calon nantinya diusung oleh Parpol,” jelas Adi Pranoto.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk persyaratan maju sebagai calon independen, pasangan calon harus menyerahkan dukungan sebanyak 32.396 dukungan dan harus tersebar di delapan kecamatan yang ada. Perhitungan berkas dukungan tersebut akan dilakukan bersama-sama antar tim dari KPU dan juga tim dari pasangan calon. Dan jika dalam perhitungan berkas dukungan kurang dari jumlah yang sudah ditentukan, maka pasangan calon harus melengkapinya.
Setelah dilakukan verifikasi terhadap jumlah berkas dukungan tersebut, pada tanggal 3 Oktober akan diumumkan pasangan mana yang lolos sebagai calon dan maju di Pemilukada pada Bulan Desember nanti. “Untuk pendaftaran calon baik perseorangan maupun dari Parpol atau gabungan Parpol sendiri akan dimulai pada 4 Oktober mendatang, sehingga penentuan apakah calon tersebut akan maju melalui jalur independen ataupun parpol pada saat itu. Namun bila sampai batas akhir yang ditentukan tidak ada yang menyerahkan dukungan, maka bisa dipastikan seluruh calon nanti akan diusung oleh Parpol ataupun gabungan parpol,” tandas pria yang masih lajang ini.

Sidang Gugatan Cawabup PDIP Ditunda

Posted: 13 September 2011 in Politik

BREBES – Sidang gugatan proses penjaringan Wakil Bupati Brebes oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Senin (12/9) ditunda. Penundaan tersebut disebabkan tidak hadirnya pihak penggugat atas nama, Syamsul Bayan dan sejumlah pihak tergugat.

Usai memeriksa surat kuasa sebagai pengacara dan meminta kartu izin pengacara dari  masing-masing pengacara penggugat dan tergugat, majelis hakim yang dipimpin Yuswardi SH memandang, sidang perdana dengan agenda mediasi itu harus ditunda pada Senin 19 September 2011 mendatang.

Seperti diberitakan, Syamsul Bayan SH MH selaku peserta penjaringan Cawabup DPC PDIP Brebes menggugat proses penjaringan yang dilakukan DPC PDIP Brebes dengan nilai ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp 13 miliar. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 16/pdt.G/ 2011/ PN.Bbs tertanggal 5 Juli 2011. Syamsul menggugat Penanggung Jawab Panitia Penjaringan Cawabup PDIP Brebes, H Ilia Amin selaku tergugat pertama. Selanjutnya tergugat 2 beberapa Wakil Ketua Panitia Penjaringan Cabwabup PDIP Brebes. Tergugat 3 adalah Ketua DPC PDIP Brebes H Indra Kusuma Ssos. Kemudian, tergugat 4 Ketua DPD PDIP Jateng, Murdoko dan tergugat 5 Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Selain Syamsul Bayan, tergugat empat tidak hadir. Sementara pihak tergugat Illia Amin, panitia penjaringan Sukirso, DPC PDI P dan DPP PDI P sebagai perwakilan kuasa hukumnya adalah Arteria Dahlan SH hadir. Tampak hadir pula kuasa hukum penggugat, yaitu Herfaruk SH serta sejumlah pengurus dan petinggi DPC PDIP Brebes.

ANCAM TUNTUT BALIK

Sementara itu, kuasa hukum DPP PDIP Aretria Dahlan mengaku optimis dalam sidang perdata ini, PN Brebes nantinya tidak akan menerima gugatan Syamsul Bayan. Bahkan pihaknya meminta Syamsul Bayan untuk mencabut gugatannya. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menuntut balik yang bersangkutan secara pidana maupun perdata.

Arteria menilai, secara personal, Syamsul Bayan mengaku sebagai kader PDIP tapi tidak jelas statusnya. Selain itu, materi gugatan yang disampaikan penggugat juga sama sekali tidak berkualitas dan manipulatif. Sebab gugatan-gugatan tersebut jauh dari fakta yang ada. “Persoalan sengketa penjaringan wabup adalah urusan internal partai. Begitu juga dengan rekomendasi yang saat ini sebagai wabup terpilihnya adalah Hj Idza Priyanti kewenangan dari DPP bukan DPC. Saya minta dicabut atau kami tuntut secara hukum,” tandas Arteria.

Sebelumnya, Syamsul Bayan menganggap gugatan perdata diajukan karena niat untuk menyelesaikan persoalan proses penjaringan cawabup secara internal partai tidak direspon. Dijelaskan, dirinya telah berusaha untuk meminta penjelasan terkait proses penjaringan cawabup yang diduga menyimpang. Namun, panitia terkesan menghindar. “Ini yang menjadi alasan kami. Akibat ketidakberesan proses penjaringan, kami sebagai peserta juga merasa dirugikan baik secara materiil maupun imateriil,” terangnya.

Menurut dia, tergugat pertama sebagai penanggung jawab proses penjaringan Cawabup dinilai tidak melaksanakan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, meminta dana gotong royong kepada calon tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan tergugat 2, seharusnya hanya melakukan verifikasi cawabup dan hasilnya hanya disampaikan oleh tergugat 3 kepada tergugat 4, dan bukan kepada tergugat 5. “Ini berarti tergugat 3 langkahnya bertentangan dan melawan hukum dengan pasal 14 ayat 5 Keterapan DPP PDIP nomor 031 yang mengakibatkan penggugat dirugikan,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, akibat tindakan itu, pihaknya secara materiil dirugikan hingga Rp 515 juta. Sedangkan secara imateriil dirugikan hingga Rp 12.714.000.000. Sehingga total kerugikan mencapai Rp 13,229 miliar.

Saving Rp 10 M untuk Pemilukada

Posted: 12 September 2011 in Politik

BREBES, METROPOLISPOS – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Brebes kian dekat, namun hingga saat ini belum ada kucuran dana pembiayaan pesta demokrasi tersebut. Padahal, pembiayaan pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 bisa membebani APBD 2012. Apalagi sebelumnya Pemkab Brebes belum melakukan saving anggaran pada APBD 2011.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Brebes Heri Fitriansyah ST menilai, pembiayaan Pemilukada harus dianggarkan secepatnya. Menurutnya, anggaran itu minimal disaving (dicadangkan-red) di APBD Perubahan 2011 ini, mengingat kesempatan yang ada sudah sangat mepet. “Seharusnya ini muncul kemarin, karena anggarannya besar dan bisa menyedot banyak APBD 2012. Kami sendiri akan mengusulkan agar bisa disaving setidaknya Rp 10 miliar dulu di APBD P yang akan dibahas akhir bulan ini,” tutur Heri usai mengikuti Rapat Bamus.

Sebelumnya Radar memberitakan (28/6) Pemkab Brebes belum berencana menganggarkan biaya Pemilukada 2012. Pasalnya Pemkab masih menilai kebutuhan infrastruktur masih menjadi prioritas. Pemkab Brebes akan memaksimalkan alokasi anggaran Pemilukada 2012 pada APBD selanjutnya agar bisa terkover semua kebutuhannya. Namun begitu, pihaknya juga berharap agar pembiayaan Pemilukada bisa dicicil. “Kalau bisa dicicil kenapa tidak. Tapi untuk kebutuhan yang lain, seperti perbaikan jalan yang rusak juga cukup mendesak saat ini,” kata Bupati Brebes H Agung Widyantoro, saat itu.

Fraksi Demokrat, kata Heri, juga meminta KPU Brebes untuk melakukan peninjauan kembali terhadap nilai yang diusulkan, di mana anggaran totalnya mencapai Rp 35 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan membebani kebutuhan di sektor yang lainnya. “Kami paham, Pemilukada memang tidak murah tapi tetap harus mengedepankan azas efisiensi dan efektifitas karena sektor lain juga perlu pembiayaan,” ujar Heri.

Menurutnya, besarnya nilai usulan KPU itu juga tidak sebanding dengan kondisi terkini. “Hasil sensus BPS tahun 2010 saja, jumlah penduduk Kabupaten Brebes turun menjadi 1,7 juta jiwa. Dan besar kemungkinan, jumlah pemilih yang masuk dalam DPT juga menyusut. Ini juga harus dipertimbangkan efisiensinya,” tandas dia.

Terkait hal ini, Ketua KPUD Brebes H Masykuri SPd sebelumnya mengatakan kepada Radar, besarnya biaya pelaksanaan Pemilukada itu karena ada beberapa pos pembiayaan untuk komponen penyelenggara. Yakni, KPUD, Panwaslu, Pengamanan dan Desk Pilkada. Masykuri sendiri enggan memperkirakan kebutuhan biaya pesta demokrasi yang telah diusulkan.

“Begini saja, kalau Pilkada 2009 itu sampai Rp 17 M. Sekarang tentu bisa lebih tinggi, apalagi cadangan untuk terjadinya dua putaran juga. Itu masih kami estimasi,” katanya.

Hingga kini, KPU Kabupaten Brebes juga belum melakukan sosialiasi terkait dengan Pemilukada 2012. Sementara sejumlah bakal calon, saat ini sudah ada yang berkampanye, khususnya dengan baliho dan spanduk. Termasuk aksi sosial langsung di tengah masayarakat, seperti bagi-bagi amplop untuk sodakoh

Keabsahan Anggota DPRD Kota Tegal Disoal

Posted: 11 September 2011 in Politik

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal didesak merevisisuratpenetapan anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014, pasalnya keabsahansurattersebut dinilai cacat hukum. Sebab dasar terbitannyasurat, yakni berasal dari DPC PKB sesuai keputusan PN Tegal terbukti terjadi pemalsuan tanda tangan. Bahkan secara resmi Edi Friono Calon Anggota Legisltaif (Caleg) PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Tegal Barat telah melayangkansuratkepada KPU, terkait hal tersebut.

Dalam suratnya, Edi Friono, meminta agar dirinya dipulihkan kedudukannya sebagai Caleg DPRD Kota Tegal dari Dapil 3 Kecamatan Tegal Barat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014. Pasalnya, sesuai hasil Pemilu 2009 dirinya mendapat suara terbanyak di PKB Dapil 3. Penggantian Caleg terpilih, dari PKB dari Heri Kuntoro digantikan dirinya. Hal ini berdasarkan putusan PN Tegal, yang memutuskan terjadinya pemalsuan tanda tangan. Dengan putusan tersebut,suratpenetapan anggota DPRD Kota Tegal tidak sah.

Selain melayangkansurat, permintaan KPU Kota Tegal untuk memulihkan kedudukannya menjadikan anggota DPRD Kota Tegal menggantikan posisis Heri Kuntoro. Edi Friono juga melampirkan copy amar putusan PN Tegal, tentang kasus pemalsuan tanda tangan DPC PKB Kota Tegal H Rohmani SPd, yang menyeret mantan Ketua DPC PKB Tri Wibowo (Bowo Neon, red) menjadi tersangka dan terdakwa, dan telah diputus majelis hakim dengan hukuman percobaan.

Menanggapi surat dari Edi Friono, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko SH, membenarkan adanya surat dari Edi Friono, yang meminta kedudukan dirinya menjadi anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014. Saat ini KPU sedang mempelajarisurattersebut, untuk melakukan langkah lebih lanjut. Karena ini masalah yang serius, terkait keabsahan anggota DPRD Kota Tegal periode 2009-2014.

“Selain mempelajari masalah ini ditingkat internal, kami juga akan melaporkan masalah ini ke KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk laporannya kami sedang dalam proses penyusunanan. Sehingga kami akan tetap menunggu jawaban dari KPU Provinsi Jateng, atas masalah ini,” tuturnya.

Sedangkan saat ditanya soal rencana DPC PKB mengajukan PAW dua anggota Fraksi PKB DPRD. Agus menegaskan, sampai saat ini belum mengetahui soal rencana PAW, karena belum adasuratmasuk ke KPU. Kalau adasuratmasuk, pihaknya akan memproses dengan melakukan verfikasi atas data calon pengganti. Soal PAW itu kewenangan Partai Politik (Parpol) pengusung, bukan KPU.

“Tugas kami hanya verfikasi calon pengganti, soal usulan itu keweangan Parpol pengusung. Sedangkan penetapan PAW, yakni lembaga DPRD,” tegas Agus.

Kerja Tim Anggaran Pemkot Tegal Lamban

Posted: 11 September 2011 in Politik

TEGAL, METROPOLISPOS – Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Tegal menyoroti kelambanan kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena sampai saat ini nota kesepakatan (MoU) pimpinan DPRD dan Walikota atas persetujuan Kebijakan Umum Anggaran – Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS APBD) murni tahun 2012 belum ada. Padahal KUA-PPAS APBD murni 2012 telah dibahas bersama-sama, dan disetujuai sejak bulan Juli 2011 lalu.

Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH, Selasa (6/9), mengatakan, sesuai hasi, rapat internal Badan Anggaran (Banang) DPRD yang dilaksanakan hari ini (selasa, red), Banang juga menyoroti belum terimanya nota kesepakatan (MoU) antara pimpinan DPRD dengan Walikota atas pembahasan KUA-PPAS tahun 2012. Padahal persetujuan KUA-PPAS tahun 2012 sudah dibahas bersama-sama, dan telah disetujui sejak bulan Juli 2011. Seharusnya sesuai ketentuan, 3 hari setelah diterima Pemkot mengeluarkan nota kesepakatan DPRD dengan Pemkot.

“Atas hal ini, kami menilai kerja TAPD sangat lambat, sehingga meminta kepada Walikota untuk segera melakukan evaluasi terhadap TAPD. Hal ini penting, karena mengingat saat ini sudah memasuki akhir minggu pertama bulan September 2011,” kata edy.

Selain itu, menurut Edy, hasil rapat internal Banang, juga menyikapai pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2011. Banang akan mempertanyakan terkait dengan kebijakan ubahan anggaran secara makro, baik mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Sebab dari segi pendapatan, ditargetkan dalam perubahan APBD akan mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementra  Rp 11,026 miliar, dari sebelumnya Rp 94 miliar.

Dijelaskan Edy, jika dilihat total PAD yang direncanakan Rp 105 miliar, dibandingkan dengan tahun 2010 dengan realisasi PAD sebesar Rp 101 miliar, maka peningkatan PAD tahun 2011 hanya Rp 4 miliar. Hal ini dirasakan Banang, Pemkot belum optimal dalam peningkatan PAD. Padah itu perlu, karena anggaran belanja yang meningat tajam.

Ditambahkan Edy, dari segi belanja daerah, belanja tidak langsung (sebagian besar gaji pegawai, red) naik sebesar Rp 49 miliar. Sebelumnya dalam APBD murni tahun 2011, belanja tidak langsung sebesar Rp Rp 264 miliar, pada perubahan APBD naik menjadi Rp 314 miliar. Kenaikan Rp 49 miliar, digunakan untuk gaji PNS, TPP guru, dan tunjangan profesi guru (sertifikasi guru) sebesar Rp 38 miliar. Sisanya untuk hibah dan belanja sosial, sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan nelanja langsung, mengalami kenaikan Rp 42 miliar, dari anggaran murni 2011 sebesar Rp 253 miliar menjadi Rp 295 miliar. Sehingga defisit anggaran APBD 2011 dari Rp 77 miliar, dalam perubahan menjadi Rp 93 miliar.

“Dari komposisi struktur APBD yang demiikian, besaran pendapatan daerah tak sebanding dengan besaran belanja daerah. Maka kami akan mengevaluasi terkait dengan pendapatan daerah, untuk dilakukan optimalisasi pendapatan daerah dan evaluasi terkait anggaran belanja barang dan jasa,” tandas Edy.

TEGAL, METROPOLISPOS – Di akhir tahun 2011, DPRD Kota Tegal meminta agar ada percepatan pekerjaan proyek Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) yang menghubungkan wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Sebab selama ini terkesan terbengkalai, karena tidak ada tindak lanjut pembangunan lanjutan yang dibiayai pemerintah pusat melalui hutang bank dunia. Sedangkan kondisi fisik Jallingkut, yang dibiayai APBD Kota Tegal dan APBD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saat ini kondisinya sudah banyak yang rusak.

Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH, Selasa (6/9), mengatakan, untuk pembebasan lahan untuk proyek Jalingkut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melalui APBD telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 80 miliar. Sedangkan untuk pembangunan fisiknya, yang berasaak dari APBD Kota Tegal dan APBD Provinsi Jateng telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Sedangkan kelanjutannya, dengan panjang 18,4 kilometer pemerintah dibiyai pemerintah pusat melalui pinjaman bangk dunia.

“Sesuai informasi kelanjutan proyek Jalingkut, yang menghubungkan wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes dengan panjang 18,4 kilometer pemerintah pusat melalui dana pinjaman bank dunia pada tahun 2010 telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 190 miliar. Bahkan proyek tersebut telah dilelangkan pada tahun 2010, dan ditargetkan pada tahun 2012 sudah bisa difungsikan. Sedangkan realisasi dilapangan, ternyata di wilayah Kota Tegal belum ada aktivitas kelanjutannya. Sehingga kami minta ada percepatan pekerjaan. Agar pada tahun 2012, benar-benar Jalingkut bisa difungsikan,” kata Edy.

Dijelaskan Edy, agar tidak selalu jadi pertanyaan warga, sekaligus untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Utamanya yang disebabkan kendaran berat di Jalan MT Haryono, Gajah Mada, Mayjend Sutoyo, Kolonel Sugiono sampai keperbatasan Kota Tegal-Kabupaten Brebes. Maka percepatan pengerjaan proyek lanjutan Jalingkut harus dilaksanakan, apalagi kalau tidak segera difungsikan kerusakan fisik Jalingkut yang telah dibangun Kota Tegal akan semakin parah.

“Karena Jalingkut proyek yang menghabiskan anggaran besar, utamanya dari APBD Kota Tegal. Maka kami minta keseriusan pemerintah pusat, agar pada tahun 2012 sesuai target bisa difungsikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal, M Suharto, mengungkapkan, untuk pelaksanaan kelanjutan proyek Jalingkut atau Brebes-Tegal By Pass, yang dibiayai pemerintah pusat DPU Kota Tegal tak dilibatkan. Sehingga tak tahu soal realisasi pekerjaan sampai saat ini, karena pekerjaan diawasi langsu PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
“Walaupun kami tak tahu persis realisasi kelanjutan proyek Jalingkut saat ini, tapi sesuai perencanaan awal proyek kelanjutan Jalingkut dilaksanakan selama 2 tahun. Sehingga pada akhir tahun 2012, ditargetkan Jalingkut sudah bisa difungsikan,” kata Suharto.
Menurut Suharto, sebenarnya Kota Tegal masih memiliki tanggungan, menyelesaikan pemabangunan Jalingkut sekitar 300 meter, yakni dari pertigaan Jalan Blanak sampai batas yang dibiayai pemerintah pusat. Namun ada informasi, proyek tersebut akan diback up oleh pemerintah pusat. Sehingga pada APBD 2011, Kota Tegal tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kelanjutan Jalingkut.
“Karena pada tahun 2011 tak dilaksanakan, maka kami akan menyiapkan anggaran melalui APBD 2012. Tapi komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus diupayakan, agar penyelesaiannya tetap tak dibebankan pada APBD Kota Tegal,” tuturnya

SEBELUM memasuki draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Panitia Khusus (Pansus) V DPRD berencana memanggil sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, guna diminta pendapatnya melalui forum public hearing. Sebab ada beberapa masalah RTRW yang harus dibahas, dan perlu mendapat masukan masyarakat sebelum ditetapkan.

Menurut Wakil Ketua Pansus V DPRD Hj Kunharjanti SE, hasil rapat internal yang dipimpin Ketua Pansus Abdullah Sungkar SE ST, menyepakati Pansus bakal menggelar public hearing terlebih dahulu. Sebelum materi atau draf Raperda yang diajukan Pemkot dibahas dalam dan detail. Langkah ini ditempuh, agar masyarakat tidak kaget atau bingung akan perubahan RTRW di Kota Tegal.

“Sesuai hasil rapat internal Pansus, public hearing bakal kami laksanakan Selasa (13/9) malam. Selain dihadiri anggota Pansus dan jajaran Pemkot Tegal. Public hearing juga dihadiri elemen masyarakat, yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan pembahasan serta penetapan RTRW Kota Tegal ke depan.”

Secara terpisah, anggota Pansus V DPRD Hj Siti Maryam, bukan hanya menggelar public hearing, supaya hasil pembahasan Pansus maksimal. Sebelum masuk dan membahas draf Raperda, Pansus bakal melakukan tinjauan langsung ke sejumlah wilayah. Terutama daerah yang mengalami perubahan fungsi.

“Kami berharap perubahan atau revisi RTRW tak hanya formalitas. Apalagi hanya mewadahi kepentingan. Sebab sebelum adanya perubahan RTRW, daerah tersebut secara fungsi telah berubah. Sehingga atas dasar tersebut, kami sepakat melakukan public hearing dan meninjau lokasi secara langsung,” ungkap Maryam.