Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) meminta pemerintah dan pihak terkait untuk mengawasi dan memantau harga pupuk urea bersubisi PT Kujang di wilayah Kabupaten Brebes. Pasalnya, munculnya wacana penarikan pupuk Kujang pada akhir tahun ini, rentan menimbulkan permainan harga yang oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kecemasan para petani.

“Saat ini hingga bulan Desember nanti, petani sudah resah dengan akan ditariknya pupuk Kujang diganti Pusri. Karenanya, secara psikologis ini mempengaruhi petani menjadi cemas, dan mereka rentan menjadi obyek korban permainan harga,” kata Ketua Umum ABMI, HM Asmawi Isa SH seusai halal bihalal anggota DPRD dan pegawai Setwan, Kamis (15/9).

Secara tegas, pihaknya menolak peralihan pupuk Kujang ke Pusri di wilayah Kabupaten Brebes. Sebab, ketergantungan dan kebutuhan masyarakat sudah terlanjur fanatik dengan Kujang sebagai sahabat cocok tanam. Selain itu, permintaan petani di Kabupaten Brebes terhadap Kujang cukup tinggi untuk tanaman bawang merah maupun padi. Namun, munculnya wacana tersebut, membuat petani rawan dikorbankan harga dengan melambungnya harga.

“Imbasnya petani khawatir tidak akan ada Kujang lagi mulai tahun depan. Dan mereka bisa dimanfaatkan penjual atau pihak-pihak yang menjualnya dengan harga tinggi. Sehingga, kami meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distributor, agen hingga penjual eceran,” tandas Wakil Ketua DPRD Brebes itu.

Sementara itu, Abdurrahman, Ketua Poktan Sumber Pangan Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba menuturkan, permintaan pupuk Kujang anggotanya cukup tinggi. Karena selain untuk tanam bawang merah pada bulan September hingga Desember, pupuk Kujang juga digunakan pada tanaman padi bulan tertentu. “Kami jelas was-was dan tidak tenang. Apalagi menjelang dicabut sesuai informasi tahun depan, harga Kujang saat ini sudah Rp 2000 perkilogram, padahal sesuai HET hanya Rp 1600-an. Bagaimana jika semakin mendekati akhir tahun,” ujarnya setengah bertanya.

Iklan

IPA PDAM Kedungtukang Terhenti

Posted: 16 September 2011 in Serba-serbi

Kemarau panjang yang melanda seluruh wilayah Jawa, termasuk di wilayah Brebes dan sekitarnya sejak beberapa bulan terakhir ini berdampak menurunnya debit air PDAM Brebes. Selain mengganggu pendistribusian air ke konsumen, distribusi PDAM sendiri kini hanya bergantung pada PDAB Tegal. Lantaran produksi yang dilakukan di Desa Kedungtukang Jatibarang melalui Sungai Pemali tidak bisa dilakukan, lantaran sungai tersebut ikut mengalami kekeringan.

“Untuk produksi air PDAM di musim kemarau tahun ini memang sudah mengalami penurunan. Bahkan sejak kemarin lokasi di Desa Kedungtukang, Jatibarang yang merupakan produksi pengolahan air kini sudah tidak bisa dilakukan lantaran Sungai Pemali sendiri terancam kekeringan. Sehingga alat untuk pengambilan air tidak bisa difungsikan lagi untuk sementara waktu,” kata Humas PDAM Brebes Among Budiono SE, kepada Radar Kamis (15/9).

Menurutnya, penurunanya dari pengambilan air di Pemali itu sekitar 25 liter/ detik. Makanya pihaknya berdoa agar dalam waktu dekat ini hujan akan turun, khususnya di wilayah selatan. Sehingga, alir yang mengalir dari selatan itu bisa tersalurkan ke wilayah utara ini. Termasuk pengoperasin di IPA Kedungtukang Jatibarang bisa kembali bekerja termasuk untuk penambahan debit air itu sendiri.

Terpisah Direktur PDAM Brebes Karmai Widiastuti SE didampingi Kepala Bagian Teknik Sri Tono SE meminta maaf kepada pelanggan lantaran saat ini pendistribusian air ke pelanggan agak tersendat, khususnya wilayah Kota Brebes.

“Kami berharap sebanyak 6.850 pelanggan PDAM Brebes, khususnya dikotaBrebes sendiri bisa menyadari gangguan distribusi air yang tidak lancar ini. Pasalnya memang saat ini ada kendala terkait cuaca kemarau yang memang membuat distribusi air dari Sungai Pemali tidak bisa dilakukan, karena sungai tersebut juga ikut kering,” katanya.

Ditambahkan bahwa saat ini PDAM Brebes hanya bergantung pada PDAB Kabupaten Tegal. Sedangkan pendistribusian dari PDAB Tegal ini sejak musim kemarau saat ini juga mulai berkurang. Yakni dari pasokan utama sebanyak 63-65 liter/detik kini yang masuk hanya sekitar 54 liter/detik saja. Jadi tercatat ada sekitar 9 liter/ detik dalam pengurangannya.

“Kami memprediksi bahwa musim kemarau di tahun 2011 ini puncaknya di bulan September hingga nanti memasuki awal Oktober nanti. Makanya masyarakat khususnya pelanggan PDAM Brebes harus bisa menyadari kondisi alam ini. Karena memang sejak kemarin sebanyak 3 pompa air yang berada di Desa Kedungtukang Jatibarang, pada alat ukurnya kini menggantung, lantaran memang debit sungai Pemali mengalami kekeringan. Makanya, saat ini pun produksi air yang biasanya dilakukan dan bisa memproduksi sekitar 25 liter/detik di lokasi tersebut kini terpaksa tidak bisa dioperasikan,” bebernya.

E-KTP Tidak Dipungut Biaya

Posted: 16 September 2011 in Birokrasi

Pembuatan E-KTP di KecamatanTamansudah dimulai Kamis (15/9). Masyarakat wilayah kecamatanTamansangat mendukung  adanya perubahan KTP regional menjadi KTP elektronik (Nasional). Terbukti warga setempat antre.

 

“Kami sudah menjalankan E-KTP yang dimulai sejak Kamis (15/9) dan masyarakatnya sangat antusias,” ungkap Camat Taman Hery Waluyo, SIP saat meninjau ruang pembuatan E-KTP di Kantor KecamatanTamankepada Radar.
Ia menambahkan informasinya. Menurut rencana Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ST, Jumat (16/9) akan membuat E-KTP sekaligus meninjau pelaksanaan jalannya kegiatan E-KTP secara serempak di seluruh Kabupaten Pemalang.

“Beliau berpenduduk Kelurahan Wanarejan Selatan,” ujarnya.
Koordinator Operator E-KTP Rokhani ketika ditemui Radar mengatakan, pihaknya sudah menjalankan kegiatan E-KTP.

“Kegiatan E-KTP bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Taman dimulai Kamis legi (15/9), lihat saja masyarakat sangat antusias,” kata dia sambil memperlihatkan masyarakat yang menunggu giliran pemanggilan pemotretan.

Dikatakan, disamping masyarakat umum juga untuk perangkat desa, anggota TNI, Polri, PNS diupayakan lebih awal. Disamping sebagai percontohan bagi masyarakat juga khusus untuk perangkat desa dan Kades/Kalur agar pekerjaan untuk kegiatan E-KTP lancar.

“Bagi Kades/Kalur dan Perangkatnya, Anggota TNI, Polri, PNS diupayakan lebih awal agar masyarakat umum bisa mencontoh, sedang khusus untuk Kades/Kalur dan perangkatnya agar dalam pelayanan pembuatan E-KTP lebih lancar,” pintanya.

Ketika ditanya persyaratannya, Rokhani menuturkan pihaknya tidak memungut biaya sepeserpun asal memenuhi persyaratan. “Adapun persyaratan pembuatan E-KTP, membawa undangan pemanggilan, Foto Copy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan MK dan KTP asli,” terangnya mengakhiri

HASIL verifikasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD, terkait masalah lahan pertanian di beberapa titik. Ternyata ada temuan alih fungsi lahan di Jalan Sipelem, dari lahan pertanian jadi perumahan. Sedangkan tim Pokja Pemkot Tegal yang mendampingi Pansus, mengaku belum mengetahui proses perijinannya.

Ketua Pansus V DPRD Abdullah Sungkar SE ST, saat dikonfirmasi di sela-sela pelaksanaan verifikasi lapangan, Kamis (15/9) kemarin mengatakan, dari data yang ada, di Kecamatan Tegal Barat tinggal 20 hektare lahan pertanian. Terbagi bagian barat seluas 5 hektare, bagian timur 15 hektare. Namun dari hasil verifikasi, ada temuan fungsi perubahan lahan untuk perumahan, yang terletak di Jalan Sipelem.

“Waktu dikonfirmasi ke Pokja Pemkot, mereka belum mengetahui proses perijinan pengalihan lahan dengan luas lahan sekitar 5 hektare. Kami minta tim Pokja Pemkot berkoordinasi dengan bagian perijinan. Karena di daerah tersebut sudah ada aktivitas pengurukan. Untuk itu, agar tidak ada masalah, perlu ada klarifikasi lebih awal.”

Dijelaskan Sungkar, untuk Kecamatan Tegal Barat, sawah produktif banyak berkurang. Sebab masuknya air laut dan dampak perubahan fungsi lahan. Memang kalau sesuai draf RTRW, yang tertera dalam draf Raperda, desain tata ruang untuk sawah lestari ada di Kecamatan Margadana dan Tegal Selatan.

“Untuk itu kami melakukan validasi sistem irigasi perairan sawah, bangunan sadap yang membagi aliran sistem drainase. Baik yang ada di Langon, Kelurahan Bandung, dan Kelurahan Pesurungan Lor, yang berasal dari Bendung Pesayangan maupun saluran skunder Lemah Duwur ternyata semuanya masih berfungsi. Sehingga dapat mempertahankan Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana untuk sawah lestari,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, hasil verifikasi lapangan, maka pihaknya menemukan perubahan radikal ada di Muaranyar Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Awalnya daerah tersebut tambak, tapi dalam desaian jadi kawasan pemukiman dan konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai hari ini (Kamis), pihkanya telah melakukan verfikasi di 3 kecamatan, terakhir di Tegal Timur.

Ketika ditanya tentang perubahan fungsi dalam draf Raperda RTRW, Sungkar menegaskan, sampai saat ini Pansus V belum menunjuk secara spesifik, perubahan-perubahan peruntukan ruang. Karena Pansus belum memperoleh matrik perubahan Perda, yakni dari Perda Nomor 2 Tahun 2004 ke Raperda RTRW 2011-2030. Selain itu, Pansus juga belum mendapat peta superposisi dari zonasi lama ke zonasi baru. “Karena pola RTRW sudah disetujui propinsi maupun pusat. Maka ruang tersisa bagi kami melakukan validasi eksisting di lapangan, dan perubahan yang dirancang. Jika ada hal-hal tidak valid, kami bakal menolak perubahan tersebut.”

MENYIKAPI keresahan sejumlah orang tua siswa SMK Bina Insani, yang sampai saat ini belum kantongi ijin. Maka Komisi I DPRD Kota Tegal, dalam waktu dekat bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik), untuk dimintai keterangan mengenai sikapnya tentang keberadaan sekolah itu. Jangan sampai 76 siswa yang mendaftar serta mengikuti proses belajar-mengajar jadi korban.

Sekretaris Komisi I DPRD W Edi Susilo SH mengatakan, sesuai aduan beberapa orang tua siswa yang masuk dewan, mereka kuatir dengan nasib anak-anaknya. Sebab SMK Bina Insani belum mengantongi ijin. Sedangkan anaknya sudah melakukan aktivitas belajar-mengajar di tempat itu. Menyikapi kondisi semacam ini, pihaknya dalam waktu dekat bakal mengagendakan pemanggilan kepala Disdik. Selain Yayasan Bina Insani dan jajaran sekolah.

“Secara prinsip kami minta 76 siswa SMK Bina Insani dapat diselamatkan. Sehingga status tidak ngambang. Karena sekolahnya belum mengantongi ijin. Harus ada solusi konkrit dari Disdik atas masalah itu. Jika terus dibiarkan, justru siswa-siswanya yang jadi korban.”

Edi mengungkapkan, supaya siswa tidak jadi korban, kalau memang memungkinkan dikeluarkan ijin. Jika Disdik mampu memberikan ijin pada SMK Bina Insani. Tapi sebaliknya apabila tidak bisa, Disdik harus bersikap tegas dengan menghentikan aktivitas belajar-mengajar di sekolah tersebut. Sedangkan siswa yang sudah ikut belajar harus dicarikan sekolah pengganti. Sehingga tidak dirugikan dengan kebijakan Disdik. “Kami rasa ini tantangan bagi Disdik. Apalagi tahun 2011 merupakan pencanangan Tegal Cerdas. Ketegasan Disdik tentang keberadaan SMK Bina Insani harus bisa ditunjukkan,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPRD, H Harun Abdi Manap SH. Karena hampir satu semester berlangsung, sikap Disdik soal keberadaan SMK Bina Insani harus ada. Jangan selalu menunggu. Sebab hal itu sama saja mengorbankan siswa. Apalagi jumlah siswa SMK Bina Insani cukup banyak, sekitar 76 siswa.

“Kalau tidak ada ketegasan dari awal, mereka bakal jadi korban. Kami rasa kekhawatiran orang tua siswa sangat wajar. Karena anaknya belajar di sekolah yang belum berijin. Kami sangat menyangkan Yayasan Bina Insaani, terlalu berani belum mengantongi ijin sudah membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB, red),” papar Harun.

Puluhan PGOT Digaruk

Posted: 16 September 2011 in Serba-serbi

USAI Lebaran, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) kembali berkeliaran di berbagai sudut Kota Tegal. Selain membuat wajahkotajadi tidak sedap dipandang, juga dianggap sangat meresahkan masyarakat. Karena itu, Pemkot segera mengambil tindakan tegas. Melalui tim gabungan yang dimotori Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kamis (15/6) kemarin menggelar razia. Dalam giat tersebut, sejumlah 32 orang PGOT berhasil diciduk.

Menurut Kepala Dinsosnakertrans H Sumito melalui Kabid Rehab dan Bantuan Sosial Indardi, banyak laporan masuk terkait keberadaan PGOT, yang mulai bermunculan usai Lebaran sampai sekarang. Kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar razia.

“Total PGOT yang terjaring dalam kegiatan ini 32 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 19 orang, dan perempuan 13 orang. Dari total tersebut rata-rata pengemis. Sedang psikotik atau orang gilanya terdapat 3 orang, satu perempuan serta dua laki-laki. Disamping itu, hasil razia juga terdapat PGOT anak-anak sebanyak 4 orang, satu perempuan, dan 3 laki-laki.”

Dari jumlah PGOT yang terjaring razia, tambahnya, kebanyakan malah pengemis. Selain itu juga wajah-wajah baru. Lalu dilakukan pendataan. Bagi yang masuk usia produktif dikirim ke Balai Rehab Sosial (Barehsos) Samekto Karti Comal. Sementara lainnya diberi pembinaan. “Tim gabungan razia PGOT terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya Polres Tegal Kota, Satpol PP, Kesbangpolinmas, Dinsosnakertrans, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tim terbagi menjadi dua kelompok untuk merazia wilayah timur dan barat,” imbuh Indardi.

Untuk wilayah barat, ujarnya, tim menyisir beberapa lokasi. Mulai dari terminal bus, Jalan Kolonel Sugiono,RitaSuperMall, Hang Tuah, dan Gajah Mada. Sedangkan tim wilayah timur antara lain di Jalan Jendral Sudirman, alun-alun, Jalan A Yani, Pasar Pagi, Stasiun, PAI, Pasar Beras, Kantor Pos serta Jalan Kartini. “Tim mulai bergerak pukul 09.00 sampai dengan 12.00. Wilayah yang hasil tangkapannya paling banyak adalah timur, khususnya di alun-alun dan Pasar Pagi.”

Razia rutin dilaksanakan setiap bulan. Hanya saja antara PGOT dan PSK saling bergantian. Pada pelaksanaan Juni lalu tim berhasil mengamankan 34 orang PGOT. Hasil razia meningkat pada kegiatan Juli lalu yang mencapai 37 orang. Sedangkan bulan ini menurun menjadi 32 orang yang terjaring razia.

Indardi berharap dengan rutin dilakukan razia, maka jumlah PGOT yang berkeliaran dan mangkal disudut-sudut kota kian berkurang. Sehingga masyarakat Kota Tegal merasa nyaman dan wajah kota pun nampak lebih enak dipandang

RTLH Ambruk

Posted: 15 September 2011 in Serba-serbi

SEBUAH rumah tak layak huni milik warga Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 2A RT 04 RW 08 Panggung Tegal Timur, ambruk akibat kayu blandarnya patah. Rumah tersebut dihuni 6 orang anggota keluarga dari dua Kepala Keluarga (KK) yang masih bersaudara.

Penghuni rumah roboh itu antara lain Amirudin (55) bersama istrinya Jumaroh yang berprofei sebagai penarik becak dan pembantu. Kemudian keluarga Rosikin (56) dan istrinya Lastri, yang berprofesi sebagai petugas sampah RT setempat serta ibu rumah tangga. Dengan dua anaknya Nur Asih (12) dan Rahmat (9). Beruntung dalam insiden tersebut tidak satu pun anggota keluarga jadi korban. Sementara kerugian yang diderita ditaksir sekitar Rp10 juta.

Menurut keterangan Rosikin, rumahnya ambruk kemarin sore sekitar pukul 15.00. Untungnya semua anggota keluarga Rosikin dan adiknya sedang berada di luar rumah. Karena sebelumnya memang telah mengetahui kayu blandar rumah retak.

“Waktu itu saya ke rumah ketua RT guna melaporkan kondisi rumah dan mencari bambu untuk menyangga blandar. Namun belum sempat memperoleh barang yang dicari, rumah sudah roboh,” ucapnya, Selasa (13) kemarin.

Dijelaskan Rosikin, rumah berukuran 8×8 meter persegi tersebut bagian depan dan belakangnya memakai batu bata. Namun bagian samping kanan dan kirinya menggunakan anyaman bambu atau biasa dikenal geribik. Karena ditinggali dua KK, maka di tengahnya diberi sekat menjadi dua bagian.

“Rumah ini dibangun tahun 1996 di atas tanah milik PT KAI. Awalnya semua memakai geribik. Kemudian warga sekitar memberikan bantuan dan direhab bagian depan serta belakangnya menggunakan batu bata.”

Akibat insiden itu, lanjutnya, beberapa perabotan rumahnya rusak terkena reruntuhan bangunan. Di antaranya radio, kompor minyak, termos, serta barang pecah belah lain. Dia memperkirakan nilai kerugian yang diderita Rp10 juta.

Untuk sementara, dia dan keluarganya akan tinggal di rumah tetangga. Demikian pula dengan keluarga adiknya, Amirudin. “Warga sudah mempersilakan kami tinggal sementara hingga rumah dibangun kembali,” ujarnya.

Di lokasi sama, Plt Camat Tegal Timur Agus Arifin menuturkan, kondisi rumah ambruk ini sebelumnya memang memprihatinkan. Karena itu Minggu (11/9) lalu dalam acara halal bi halal RW, warga sepakat memberikan bantuan guna merehab rumah tersebut.

Bahkan sudah dibuat gambar desain rehabnya berikut dana yang dibutuhkan saat ini sekitar Rp6 juta. Sementara dana yang terkumpul dari masyarakat mencapai Rp2 juta. Namun belum sampai rencana itu direalisasikan, rumah dua warganya tersebut sudah roboh. “Warga sudah berencana memberikan bantuan untuk rehab rumah. Tapi belum sampai dilaksanakan rumahnya ambruk dulu,” paparnya.

Terkait bantuan RTLH dari pemerintah, menurutnya tidak bisa diberikan. Karena tanah yang ditempati bukan milik pribadi melainkan PT KAI. Karena itu bantuan diupayakan dari warga.

Hal tersebut dibenarkan Rosikin, pada waktu halal bi halal, warga sepakat memberikan bantuan. Sehingga dia sangat berterima kasih terhadap kepedulian warga RW tempatnya tinggal atas bantuan yang akan diberikan. “Tapi belum sampai bantuan itu dilaksanakan rumah sudah roboh dulu.”

Sementara Wakil Wali Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin dan jajarannya saat meninjau lokasi mengatakan, apabila tanah yang ditempati hak milik, maka pembangunan akan difasilitasi Pemkot melalui program RTLH. Namun karena tanah milik PT KAI bantuan tersebut tidak dapat dilakukan.

Meski begitu, Pemkot akan berupa memberikan bantuan kepada korban rumah roboh tersebut sesuai kebutuhan. “Saya perintahkan Bapermas KB menangani masalah bantuan rumah roboh ini. Peristiwa tersebut akan saya laporkan ke wali kota.”

Terkait makan dan minum korban sehari-harinya selama menumpang di rumah tetangga. Habib Ali juga memerintahkan Bapermas KB mengurusi atau memberikan batuan logistik. Yang pasti, Pemkot bakal memberikan bantuan supaya pembangunan kembali rumah warganya yang roboh segera direlisasikan.

Ribuan Nelayan Antri Beras

Posted: 15 September 2011 in Serba-serbi

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) RI memberikan bantuan beras untuk nelayan Kota Tegal sebanyak  74.445 kg. Penyerahan bantuan dilaksanakan Selasa (13/9) kemarin, belakang Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di lokasi Pelabuhan Tegal.

Pada waktu itu ribuan nelayan yang mendapatkan kupon antri mengambil jatahnya masing-masing. Sementara sebelumnya secara simbolis Wakil Wali Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin, menyerahkan tiga kantong beras seberat 15 kg kepada tiga perwakilan nelayan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sumito mengatakan, bantuan beras gratis berasal dari stok cadang beras pemerintah yang ada di Bulog. Ini dimaksudkan guna membantu nelayan yang mengalami musim paceklik akibat cuaca buruk.

Sesuai data yang diterima dari HNSI setempat, jumlah penerima mencapai 4.963 Kepala Keluarga (KK). Masing-masing KK mendapatkan jatah 15 kg, sehingga total bantuan yang diberikan sebanyak 74.445 kg beras.

“Pemberian bantuan dilaksanakan selama tiga hari. Mulai Selasa (12/9) hingga Kamis (15/9) mendatang. Pelayanan berdasarkan kelompok yang jumlahnya 12. Dalam sehari dibagikan terhadap nelayan di empat kelompok,” ujarnya.

Menurut dia, alokasi beras cadangan pemerintah untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia sebesar 100 ton per tahun. Pada dasarnya ini berasal dari APBN dan dialokasikan untuk penanggulangan bencana di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Itu sesuai dengan Permensos Nomor 29/HUK/2006.

Sebelum menyerahkan bantuan beras secara simbolis Habib Ali Zaenal Abidin menuturkan, bantuan ini turun lantaran Wali Kota Tegal H Ikmal Jaya SE Ak melayangkan surat permohonan ke menteri kelautan, kemudian ditindaklanjuti dengan dihubungkan kepada kementerian sosial.

“Kita bersyukur permohonan bantuan dikabulakan. Karena bantuan ini sangat membantu nelayan yang sedang mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Akibat cuaca buruk operasional penangkapan ikan jadi terganggu. Dampaknya nelayan mengalami tekanan ekonomi,” ujarnya.

Bantuan beras dari Kemensos yang dibagikan merupakan kali pertama dilaksanakan. Sebelumnya pada saat musim paceklik, nelayan mendapatkan bantuan beras dari Pemerintah Kota (Pemkot).

Dia berharap dalam penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran. Sehingga sejalan dengan visi pemkot yakni mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Sistem pembagian bantuan menggunakan kupon yang telah disebarkan sebelumya sesuai data yang dikeluarkan HNSI. “Sehingga apabila saat pengambilan tidak menggunakan kupon, jangan dilayani. Dia juga meminta warga nelayan untuk tidak berrebut. Karena semuanya akan terlayani,” urai dia.

Sementara Ketua HNSI Kota Tegal, Mahmud Effendi membenarkan, bantuan dari kemensos baru ada tahun ini. Sebelumnya bantuan paceklik diberikan oleh Pemkot. “Namun untuk tahun ini, sampai dengan sekarang belum ada bantuan dari Pemkot,” tandasnya.

Diterangkan, apabila cuaca buruk, sekitar 80 persen dari total nelayan yang mencapai 12.000 orang dipastikan tidak melaut. Utamanya mereka yang beroperasi di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, serta Kalimantan. Menurut Mahmud, cuaca buruk sudah berlangsung 3 bulan lalu. Namun sejak usai lebaran, cuaca berangsur-angsur membaik. “Kalau cuaca buruk untuk memenuhi kebutuhan biasanya nelayan utang kepada teman, keluarga atau juragan. Dengan adanya bantuan ini sedikit banyak membantu kebutuhan mereka,” pungkasnya.

GUNA memberikan pelayanan maksimal terhadap pelanggan, PT PLN (Persero) menghadirkan call center 123 yang bisa dimanfaatkan untuk pemasangan baru, tambah daya, dan layanan lain. Langkah tersebut dilakukan guna mengubah imej masyarakat yang salah dalam menilai kinerja serta pelayanan PLN.

Manajer PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Tegal Subuh Isnandi, membenarkan peluncuran call center yang dapat dimanfaatkan seluruh pelanggan. Menurutnya, untuk pelanggan di Jateng dan DIY bisa melalui call center 024-123 dalam mendapatkan pelayanan langsung dengan cepat.

“Hal ini dilakukan guna memberikan bukti bahwa PLN selalu memberikan yang terbaik, sesuai program 9345 yaitu menuju pelayanan kelas dunia. Kami juga mengingatkan pada pelanggan serta masyarakat, supaya mendatangi loket dan petugas di kantor PLN terdekat, jika membutuhkan berbagai informasi. Hal ini dilakukan demi memangkas dan meminimalisir terjadinya praktek percaloan, yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.”

Hal ini, tandas Subuh Isnandi, bentuk layanan guna memberikan kepuasan pada pelanggan. Selain itu, lanjut dia, pihaknya terus melakukan pemadaman untuk penambahan jaringan, yang akan dilakukan di beberapa lokasi. Sehingga pengertian pelanggan sangat diperlukan, guna meningkatkan pelayanan dan pasokan listrik tetap terjaga.

“Karena terjadi penambahan pelanggan PLN yang pesat. Otomatis instalasi listrik harus dibenahi. Upaya lain dengan melakukan perambasan pohon yang berada sekitar jaringan listrik milik PLN, yang bakal dilakukan hingga akhir tahun 2011, atau menjelang datangnya musim hujan,” imbuhnya lagi.

Lebih lanjut ditegaskan, pihaknya juga masih memberikan kesempatan pada pelanggan, untuk melakukan penambahan daya secara gratis yang diperpanjang. Bedanya, kali ini pelanggan tidak boleh menurunkan daya selama 6 bulan. Semua upaya tersebut, merupakan komitmen PLN memberikan yang terbaik, dan menjaga agar pasokan listrik sampai ke rumah pelanggan dengan lancar. “Jangan ragu datang ke kantor PLN terdekat, atau call center 024-123 jika membutuhkan pelayanan atau informasi apapun,” ujarnya.

Sidang Lanjutan Bupati Tegal

Posted: 15 September 2011 in Hukum dan Kriminal

Saksi kasus Jalingkos dimintai keterangan hakim tipikor Semarang.

SEMARANG– Pengalihan beban tetap Rp 8 Milyar (M) menjadi pengisian kas atau beban sementara. Untuk pengadaan tanah menjadi tanggung jawab pengguna anggaran. Karena yang mengajukan permohonan tersebut adalah pengguna anggaran. Dalam hal ini adalah Sekda yang pada waktu itu dijabat oleh H Moh Heri Soelistiywan SH Mhum.

Hal itu terungkap saat sidang lanjutan kasus pidana korupsi Jalur Lingkar Kota Slawi (jalingkos) yang didakwakan terhadap H Agus Riyanto SSos MM, Selasa (13/9) di Pengadilan Negeri TipikorSemarang.

Sidang lanjutan dengan agenda meminta keterangan saksi dari tiga orang, yakni Hartanto, Nani Lestrai dan Suparto, terlihat sangat terharu. Karena salah satu dari ketiga saksi tersebut, Suparto, menangis ketika ditanya terkait rekannya yang pernah menjadi saksi juga pada kasus Jalingkos dengan terdakwa Edy Prayitno, yakni Cahyono yang sekarang sudah meninggal dunia.

Dari keterangan kedua saksi, yakni Hartanto dan Nani Lestari menjelaskan tentang penggunaan anggaran dari beban tetap menjadi pengisian kas atau beban sementara, yakni karena ada ajuan dari pengguna anggaran yakni Sekda, yang pada ssaat itu dijabat Heri Soelitiyawan dan sekarang menjadi wakil Bupati tegal.

Menurut Hartanto, yang pada tahun 2006 menjadi kepala BPKAD, anggaran APBD yang direncanakan untuk jalur Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) sebesar Rp 15 Milyar (M). Dana diajukan dari pengguna anggaran kepada BPKAD, sebesar Rp 8 M untuk keperluan pengadaan tanah di tiga kecamatan dan dirubah dari pembayaran beban tetap menjadi pengisian. Sementara tahun 2007 tidak diambil. Hal ini karena beban tetap misalkan dicairkan harus menyiapkan SPJ dahulu. Sementara kalau pengisian kas, langsung disalurkan dari kas daerah diberikan melalui rekening pemegang kas, yakni Cahyono

Pertanyaan dari pengacara terdakwa kepada Hartanto, terkait  klarifikasi yang dilakukan pemkab dengan bank jateng, dirinya mengaku tidak mengikutinya.

Saksi kedua, Nani Lestari yang pada saat tahun 2006 menjadi Kabag Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Tegal memberikan keterangan yang sama dengan Hartanto, kaitabnya dengan pengalihan anggaran beban tetap menjadi pengisian kas. Namun, dirinya yang pada saat itu melakukan kinerja sesuai dengan tupoksinya, yakni menguji kebenaran SPP yang disiapkan dari pengguna anggaran, dengan dilampiri bebepara hal yang bekaitan dengan pengajuan.

Menurutnya, pada tahun 2006, ia meneliti ajuan anggaran sebesar Rp 8 milyar, yang diberikan dari kas daerah dimasukkan ke rekening pemegang kas, yaitu Cahyono. Sementara pada tahun 2007 untuk pengadaan tanah di Desa Dukuhsalam, juga telah diajukan dan direalisasikan sebesar Rp 4 milyar lebih. Kaitan dengan res area Margasari itu tidak masuk dalam anggaran Jalingkos.

Hartanto dan Nani tidak menemukan atau tidak melihat ada kejanggalan terkait penggunaan anggaran Lalingkos yang sebesar Rp 8 M tersebut. Sementara, saksi ketiga, Suparto, bendahara pengeluaran pembantu tugasnya mempertanggung jawabkan bukti-bukti yang telah ditandatangani oleh para pemilik tanah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2006 direalisasikan Rp 8 M, tahun 2007, Rp 4 Milyar lebih, untuk Desa Harjosari, Kendalserut, dan Desa Dukuhsalam, sisa masih ada di Kasda.

Ia membayarkan dilimadesa, yakni, Desa Trayeman, Procot, Curug, Kagok, Penusupan, Total Rp 5 Milyar lebih. Khusus untuk Dukuhsalam dirinya tidak membayarkan. Ia mengaku pada saat itu, Budi Haryono memberikan konsep kepadanya yang sudah dibayarkan untuk Desa Dukuhsalam, yang diberikan tanggal 31 Desembar 2006, di kantor bagian keagrariaan. Setelah tiga hari kemudian, sudah ada tandatangan pemilik tanah, maka dirinya langsung meng-SPJ-kan.

Ia mangaku tidak pernah meminta berita acara atau tandatangan kepada petani atau pemilik tanah di Desa Dukuhsalam.  “Coba tanyakan saja kepada Pak Budi,” katanya saat menjawab pertanyaan dari pengacara terdakwa.

Sebagai pemegang kas pembantu, lanjut Suparto, pernah mengambil dari pemegang kas (Cahyono) Rp 1 miliar. Hal itu karena diperintah oleh budi haryono untuk dimasukan ke rekeningnya Rp 40 juta, diambil oleh Budi, lalu diberikan kwitansi Rp 500 juta rupiah. Sisanya Rp 200 juta masuk ke rekeningnya (Suprapto).

Dari saksi yang direncanakan lima orang, yakni Hartanto, Nani Lestari, Suprapto, dan dua orang dari bank Jateng yakni Sugianto dan pimpinan bank Jateng lainnya. Hanya tiga saksi yang menjadi saksi. Hal itu karena salah satu hakim sedang sakit, dan ruangannya akan dipakai. Sementara sidang akan dilanjutkan pada hari Senin (19/9), yang rencanya akan dihadirkan tiga orang saksi, yakni Edy Prayitno, Moh Budi Haryono, dan Aryani Wulandari.